Nikah Siri Dalam Pandangan Islam dan Negara

511 Lihat

TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU :

Nikah Siri

Oleh Satrio

Referensi :

1.Imam Syairozi Kitab Al Majmuk

2. Wizarah Al Awqaf Wa Al Suun Al Islamiah

3.Kitab Al Mudawwamah Jilid 2

4.Ibnu Qayyim Al Jauziah Tuhfal Al Wadud Bin Ahkam Al Maulud

  1. Definisi Nikah Siri

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam.

Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ’alaniyyah, yaitu terang-terangan.

Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan

Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia. Nikah siri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum dengan berbagai tafsiran diantaranya:

  1. 1. Nikah Tanpa Wali

Nikah semacam ini dilakukan secara siri (rahasia) karena wali pihak perempuan mungkin belum memberikan persetujuan atau kar

sahnya sebuah pernikahan tanpa wali atau bisa jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat agama.

  1. Nikah Sah Secara Agama dan Adat Istiadat Tapi Tidak Tercatat di KUA

Memahami nikah siri yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Terjadi karena berbagai faktor misalnya biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga yang biaya ada sebenarnnya, tapi disebabkan karena takut jika mencatatkan pernikahan ke pihak KUA akan ketahuan melanggar aturan baku yang telah ditetapkan misal adanya larangan bagi PNS pegawai negeri menikah lebih dari satu tanpa adanya seizin pengadilan, dan sebagainya.

  1. Nikah Rahasia Karena Berbagai Pertimbangan

Sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum

  1. Perbedaan Antara Pernikahan Siri Dengan Pernikahan Pada Umumnya

Perbedaan yang paling nampak antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu:

  1. Pernikahan Siri Tidak Tercatat Dalam Buku Administratif Kantor Urusan Agama

Ini adalah perbedaan yang paling mencolok antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan siri tidak tercatat pada pihak pencatat sipil Kantor Urusan Agama.

Dalam pernikahan siri keabsahannya hanya menyoal apa yang menyangkut agama saja (sah dimata agama) namun tidak sah dalam hukum positif (aspek legalitas), sedangkan perkawinan pada umumnya sah baik agama (aspek syar’i) maupun sah secara hukum positif Indonesia (aspek legalitas).

  1. Tidak Adanya Walimah Dalam Pernikahan Siri

Dalam Pernikahan siri selain tidak tercatatnya secara administrative juga yang menjadi pembeda lainnya yaitu terselenggaranya walimah. Dimana pernikahan pada umumnya diselenggarakan walimah untuk memberitahukan berita bahagia kepada masyarakat sebagai I’lan (informasi) dan

bentuk syi’ar agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari, sedangkan dalam perkawinan siri walimah bersifat rahasia karena pada esensinya dari perkawinan siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.

  1. Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Fiqh an-Nikah kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam islam.

Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah tersebut.

Hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah sirih ini digelar. Sebagaimana menurut madzhab Asy-Syafi’iyah disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah yaitu1:

  1. Adanya kedua mempelai (suami – istri)
  2. Adanya wali (ayah kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab)
  3. Adanya Saksi (dua orang laki-laki yang adil)
  4. Adanya ijab kabul (akad nikah)

Adapun Mahar atau mas kawin tidak termasuk dalam rukun nikah, mengingat bahwa Rasulullah Saw pernah menikahkan wanita, namun wanita itu melepaskan haknya atas mahar.

Terkait pembahasan mahar lebih mendalam silahkan pembaca membuka kembali buku-buku pdf yang telah terbit sebelumnya.

Namun, bagaimana syariat memandang terkait praktik pernikahan siri yang banyak terjadi di masyarakat umum masa kini, maka dari segi hukum perlu memandang dan memperhatikan bentuk-bentuk fenomena nikah siri yang terjadi :

  1. Pernikahan Tanpa Wali Atau Saksi

Pada praktiknya dan umumnya yang terjadi di masyarakat kita ini pernikahan siri terjadi lantaran tidak atau belum mengantongi izin dari wali. Saking menggeloranya keinginan untuk menikah, berfikir pendek sehingga kedua pasangan ini sepakat untuk kawin lari tanpa wali. Atau karena mungkin menganggap keabsahan pernikahan tanpa wali.

Pada keadaan lain wali ada tapi saksi tidak ada. Sengaja untuk merahasiakannya. Hal ini tentu saja melanggar aturan koridor syariat agama. Pernikahan nya menjadi tidak sah karena hilangnya salah satu rukun dalam pernikahan

Sesungguhnya dalam ajaran Islam telah melarang seorang wanita yang menikah tanpa wali dan dua orang saksi. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

لا نكاح إلاّ بوليٍّ و شاهدي عدلٍ

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” (HR.Abu Dawud) 2

Berdasarkan dalalah al-iqtidla’ kata (لا) pada hadits menunjukkan pengertian bukan sekedar tidak sempurna melainkan tidak sah. Sebagaimana pendapat Jumhur Ulama bahwa Wali dan saksi merupakan bagian dari rukun sah pernikahan.

Sehingga sebuah pernikahan menjadi tidak sah hukumnya ketika pernikahan itu dilakukan tanpa kesertaan saksi dan wali yang sah sesuai ketentuan syariah islam. Hal ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallhu ‘anha, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil! pernikahannya batil! pernikahannya batil”. (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil

  1. Nikah Sah Secara Aspek Syar’i tapi Tidak Sah Secara Aspek Legalitas

Jika pernikahan siri tersebut sudah terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap sah menurut syariat sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Namun , secara legalitas hukum negara belum dianggap sah lantaran tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil.

Sehingga walau belum tercatat secara negara, hubungan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini dianggap sah dan tidak layak dan patut untuk dihukumi sebagai sebuah kemaksiyatan.

Hanya saja perlu diperhatikan dampak ketika seseorang menikah tanpa adanya pencatatan pada Kantor Urusan Agama dia tidak memiliki bayyinah (bukti) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan yang sah dengan orang lain.

Yang mana bukti ini kelak bisa kita hadirkan di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh

anak, perceraian, masalah pemenuhan nafkah, dan lain sebagainya.

  1. Pernikahan Tidak Sah Secara Aspek Syar’i Tapi Sah Secara Aspek Legalitas

Bentuk Pernikahan siri semacam ini sebenarnya cukup aneh. Pernikahan ini secara hukum syariah tidak sah, tetapi malah punya aspek legalitas di mata hukum. Padahal seharusnya kalau secara aspek syar’i tidak memenuhi syarat, maka secara aspek legalitasnya pun juga tidak terpenuhi.

Namun, realitanya hal ini terjadi. Sebagai contoh pernikahan yang diwalikan oleh orang yang tidak berhak menjadi walinya. Misal menjadikan ayah angkat atau ayah tiri sebagai wali tanpa sepengetahuan wali kandungnya.

Contoh lain, kita tentu pernah mendengar pernikahan yang dilakukan antara lelaki non muslim dengan wanita muslimah. Aspek legalitasnya tentu tidak bisa didapat, jika pernikahan tersebut dilaksanakan di dalam wilayah hukum negeri kita di Indonesia.

Tapi bisa lain cerita kalau itu dilakukan di luar negeri yang tidak mengacu kepada hukum syariah. Surat nikah dan legalitas pasangan lain agama bisa saja diperoleh dengan mudah.

Tentu saja pernikahan semacam ini hukumnya haram dalam pandangan syari’ah. Namun sayangnya memiliki keabsahan menurut aspek legalitas.

  1. Nikah Siri Menurut Hukum Negara

Secara umum, dalam perspektif hukum islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya nikah siri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sebaliknya dalam hukum positif Indonesia, nikah siri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal.

Bahkan dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam UU perkawinan maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tidak ada satu katapun yang menyebut aturan praktik nikah siri. Yang dibahas adalah pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasional.

  1. Undang-Undang (UU RI) Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam UU RI No.1 tahun 1974 yang diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut UU Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”3

  1. Pasal 2 UU Perkawinan

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI ” perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”).

Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

  1. Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA.

Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.

Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk menikah, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel

surat

g sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

  1. Pendapat Para Ulama Terkait Nikah Siri

Di kalangan para ulama istilah makna yang dipahami dari nikah siri masih menjadi ikhtilaf. Sehingga hukum yang timbul darinya juga mengalami perbedaan.

  1. Madzhab Malikiyah

Menurut Malikiyah yang dimaksud nikah siri ialah

هو الذى يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة ولو أهل منزل

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”

Dalam mazhab maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan)4

Namun, jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri. Pernikahannya dapat di fasakh (dibatalkan)

jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan.

Ibnu Syihab pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang menikah secara siri dengan mendatangkan kedua saksi, maka beliau menjawab: “ jika laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami-istri maka harus dipisahkan.

Sang istri berhak mendapatkan maharnya dan harus ber’iddah hingga selesai masa iddahnya, dan kepada kedua orang saksi yang telah menyembunyikan pernikahan harus mendapat hukuman.

Jika masa iddah telah berakhir dan si laki-laki ini ingin menikahinya kembali harus secara ‘alaniyah (pernikahan terang-terangan dengan cara disiarkan).

Tapi, ketika keduanya belum bercampur maka harus dipisahkan tanpa adanya mahar bagi sang istri. Sesungguhnya karena pernikahan sirr itu tidak sah.”5

  1. Madzhab Hanafiyah

Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah sirr melainkan ‘alaniyah

pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai6.

Adapun masalah ketidak hadiran wali dalam madzhab ini tidak mendapat perhatian khusus karena wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan sudah dianggap sah.

Menurut Hanafiyah pernikahan siri adalah pernikahan yang di haramkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan أعلنوا هذا النكاح

  1. Madzhab Asy-Syafi’iyah

Tak jauh dari pendapat Hanafiyah, kalangan madzhab ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri. Menyiarkannya adalah lebih disukai

  1. Madzhab Hanabilah

Menurut mazhab Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had7.

Kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia pun terjadi perbedaan pandangan tentang nikah siri, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri.

Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir Islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari al-Quran, hadis, ijma’, qiyas, maupun ijtihad.

Sebagian ulama menilai nikah siri dihalalkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Pasalnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara.

Pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min di Ngruki, Sukoharjo, Abu Bakar Ba’asyir berpendapat seputar maraknya nikah siri yang dilakukan para selebriti di Tanah air, meminta praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan dihentikan.

Menurut Ba’asyir, cara atau bentuk nikah demikian dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebaiknya praktik nikah siri hendaknya dihapus saja. Nikah siri atau nikah di bawah tangan dan tak tercatat di KUA belakangan ini dianggap sah menurut agama.

Sejalan dengan ungkapan Ba’asyir, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (ulul amri).

Al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.

Dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, ataupun kontemporer umumnya menentang nikah siri, sebab dapat menimbulkan mudharat (bahaya), meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina.

Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah siri, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin untuk kehidupan di masa depan.

Ketua MUI Kiai Haji Ma’ruf Amin menambahkan terkait praktik pernikahan siri (nikah di bawah tangan) adalah sah dalam Islam, asalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Selama suami

bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka pernikahan siri sah dan halal secara agama. Bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka pihak istri maupun anak dari hasil pernikahan itu berpotensi menjadi pihak yang dirugikan.

Beliau juga menambahkan, bila suatu saat suami memberikan perlakuan tak baik, seperti menimbulkan penderitaan, atau menelantarkan anak-istrinya, perkawinan itu tetap sah, tapi perbuatan si suami menjadi haram.

Di sisi lain, bila istri dan anak ditelantarkan, tidak bisa menuntut suami atau ayahnya karena tak ada bukti pernikahan. Dengan tak adanya bukti nikah, berarti istri dan anaknya tak punya kekuatan hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi kelemahan pernikahan siri.

  1. Haruskah Mengumumkan Pernikahan

Sebuah pernikahan lazimnya disiarkan, di umumkan kepada khalayak ramai. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat akan perlukah pengumuman pernikahan dan apa hukum menyiarkannya?

  1. Jumhur Ulama: Mustahab

Jumhur ulama umumnya berpendapat bahwa hukum mengumumkan pernikahan bukanlah merupakan syarat, rukun, ataupun kewajiban dalam

sebuah akad pernikahan. Hukum mengumumkan pernikahan adalah mustahab (lebih disukai).8

Disunnahkan agar akad nikah itu diumumkan kepada publik dan tidak dirahasiakan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوه عَلَيْهِ بِالدُّفوف

“Umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam masjid dan pukulkan atasnya duff (rebana-rebana)” (HR. Tirmidzi)9

Di antara hikmah dari diumumkannya akad nikah ini adalah agar pasangan itu bebas dari tuduhan zina ataupun fitnah-fitnah yang keji, dan mendapatkan keberkahan serta doa dari masyarakat10.

Bagian dari bentuk mengumumkan pernikahan yaitu dengan menyelenggarakan acara walimah. Walimah adalah kata bahasa arab yang memiliki makna undangan makan. Dalam istilah fiqh berarti makanan yang khusus disediakan ketika pernikahan.

Jadi, walimah itu adalah nama makanan yang biasa disediakan ketika resepsi pernikahan.11

Namun dalam penggunaannya saat ini, maknanya mengalami pergeseran menjadi pesta pernikahan. Padahal yang namanya walimah tidak harus merupakan pesta pernikahan. Apapun acaranya, asalkan intinya makan-makan, maka disebut dengan walimah.

Dan, jangan dibayangkan bahwa kesunnahan walimah itu harus dengan membuang biaya besar, berpuluh atau beratus juta. Hutang sana hutang ke sini. Sebab apa yang disebut dengan undangan makan di masa Nabi Saw ternyata menunya sederhana saja.

أَنَّهُ r أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ

Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan hidangan kurma, minyak dan aqt. (HR. Bukhari)

Sedangkan untuk Abdurrahman bin ‘Auf radhiyallahu ‘anhu yang terbilang orang berada, Rasulullah SAW hanya menyarankan agar menyembelih seekor kambing.

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Undanglah orang makan walau pun hanya dengan hidangan seekor kambing (HR. Bukhari dan Muslim)

  1. 2. Imam Az-Zuhri: Harus Fasakh

Imam Az-Zuhri berpendapat bahwa mengumumkan pernikahan adalah suatu yang fardhu. Sehingga menurut pendapat ini, meskipun sebuah pernikahan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi kalau tidak di umumkan maka pernikahan itu dipisahkan. Begitu juga bila dua orang saksinya ikut merahasiakan kepada khalayak ramai, pernikahan itu harus dipisahkan.

  1. Dampak Negatif Pernikahan Siri

Terlepas pro dan kontra terkait praktik nikah siri ini, dalam praktiknya banyak dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya:

  1. Perkawinan Dianggap Tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara secara legalitas perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

  1. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu Dan Keluarga Ibu

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 dan 43 UU Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah.

Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Sehingga wal hasil anak-anak ini berstasus anak di luar perkawinan.

  1. Istri Dan Anak Tidak Berhak Menuntut Nafkah Atau Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan.

Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk harus mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum.

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *